Aksi Puluhan Ribu Buruh Demo Di Dpr digelar di Jakarta pada Kamis, 24 September 2026, untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut jumlah massa yang disiapkan hampir mencapai 50 ribu orang. Mereka berasal antara lain dari Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta, dengan titik awal pergerakan massa di kawasan Semanggi sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi tersebut berkaitan dengan kekecewaan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI terhadap draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diterima dari DPR. Sebelumnya, koalisi buruh memberikan tenggat sampai 22 September agar aspirasi substantif mereka mendapatkan respons. Setelah tenggat tersebut, aksi besar pada 24 September menjadi langkah yang dipilih untuk kembali menyampaikan tuntutan.

Puluhan Ribu Buruh Demo Di Dpr pada 24 September

Aksi 24 September merupakan kelanjutan dari rangkaian pengawalan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Pada 10 September, KBPBI juga menggelar aksi serentak di berbagai daerah dengan estimasi sekitar 50 ribu buruh secara nasional. Aksi tersebut berlangsung di sedikitnya 30 kota dan kabupaten.

Untuk aksi terbaru di Jakarta, Andi Gani mengatakan hampir 50 ribu buruh dipersiapkan turun ke jalan. Ia menyatakan demonstrasi tersebut merupakan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi pekerja dan tidak ditujukan untuk menggoyang atau menjatuhkan pemerintahan.

Mengapa Buruh Kembali Turun ke Jalan?

Persoalan utama berada pada pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah sebelumnya menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM kepada DPR pada 14 September 2026. Menurut pemerintah, DIM tersebut memuat masukan dari unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai bahan pembahasan bersama DPR.

Namun KBPBI menilai draf yang diterima dari DPR belum mencerminkan aspirasi yang mereka perjuangkan. Andi Gani mengatakan kelompok buruh telah menjalankan komunikasi dan diplomasi selama sekitar empat bulan, termasuk dengan kalangan pengusaha, sebelum memutuskan mempertimbangkan pengerahan massa dalam jumlah besar.

DPR Sebelumnya Diberi Tenggat hingga 22 September

Sebelum aksi besar diputuskan, KSPSI memberikan tenggat kepada DPR hingga 22 September 2026. Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriyadi mengatakan apabila tidak ada jawaban konkret terhadap substansi yang diperjuangkan, aksi damai akan dilaksanakan pada 24 September.

Dengan demikian, aksi buruh di DPR September 2026 tidak muncul secara mendadak. Peringatan mengenai kemungkinan pengerahan massa sudah disampaikan secara terbuka beberapa hari sebelumnya, bersamaan dengan proses komunikasi antara serikat pekerja dan DPR.

Draf RUU Dinilai Mengecewakan Kelompok Buruh

Andi Gani yang mewakili KBPBI menyampaikan bahwa draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diterima kelompok buruh dari DPR dinilai mengecewakan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan Komisi IX DPR pada 16 September.

Perlu dicatat bahwa penilaian tersebut merupakan posisi kelompok buruh yang tergabung dalam KBPBI. Proses legislasi sendiri masih melibatkan pembahasan antara DPR dan pemerintah, dengan DIM pemerintah telah diserahkan sebagai salah satu bahan penyusunan undang-undang.

Massa Berasal dari Jakarta Banten dan Jawa Barat

Peserta aksi 24 September tidak hanya berasal dari Jakarta. Menurut keterangan Andi Gani, buruh datang dari Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta. Sebagian peserta direncanakan bergerak menggunakan sepeda motor menuju ibu kota.

Besarnya mobilisasi membuat demo buruh DPR 24 September 2026 menjadi salah satu aksi ketenagakerjaan yang mendapat perhatian pada bulan ini. Titik awal massa ditetapkan di kawasan Semanggi sekitar pukul 10.00 WIB sebelum pergerakan aksi berlanjut.

Polisi Siapkan Ribuan Personel di Sekitar DPR

Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan besar untuk berbagai kegiatan masyarakat di Jakarta pada 24 September. Secara keseluruhan terdapat 26.386 personel gabungan yang dipersiapkan untuk mengamankan 99 kegiatan masyarakat, 73 di antaranya berupa penyampaian pendapat di muka umum.

Khusus kawasan Gedung DPR/MPR, sebanyak 3.663 personel ditempatkan untuk pengamanan. Personel gabungan berasal dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, serta pengamanan dalam DPR-MPR. Angka 26.386 tersebut karena itu tidak seluruhnya diperuntukkan bagi demonstrasi buruh di DPR.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Fokus

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi isu utama karena regulasi tersebut nantinya akan berpengaruh langsung terhadap hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Kelompok buruh ingin memastikan substansi yang selama ini mereka usulkan masuk ke pembahasan DPR.

KBPBI sendiri merupakan koalisi besar yang menghimpun banyak organisasi pekerja. Dalam pernyataan menjelang aksi, Andi Gani menyebut koalisi tersebut terdiri atas 18 konfederasi dan 147 federasi buruh.

Aksi Sudah Berlangsung di Berbagai Daerah

Sebelum pengerahan massa 24 September, gerakan pengawalan RUU juga dilakukan di berbagai wilayah. Pada 10 September, sekitar 50 ribu buruh direncanakan mengikuti aksi serentak yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga sejumlah provinsi di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.

Di Jakarta, aksi 10 September membawa tuntutan kepada pemerintah dan DPR terkait pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Massa ketika itu antara lain melakukan aksi di kawasan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta.

Tuntutan Upah 2027 Merupakan Isu Buruh Lainnya

Di luar aksi KBPBI terkait RUU, terdapat isu ketenagakerjaan lain yang sedang diperjuangkan kelompok buruh berbeda. KSPI bersama Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Namun tuntutan upah tersebut perlu dibedakan dari fokus utama aksi KBPBI pada 24 September. KSPI dan Partai Buruh sebelumnya menyatakan rencana aksi mengenai upah minimum akan dilakukan pada Oktober 2026, dimulai secara bertahap dari daerah.

Tidak Semua Organisasi Buruh Berada dalam Gerakan yang Sama

Istilah “buruh” dalam pemberitaan demonstrasi tidak berarti seluruh organisasi pekerja berada di bawah satu komando. Beberapa konfederasi dan federasi mempunyai agenda, jadwal aksi, serta pendekatan advokasi masing-masing.

Sebagai contoh, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Agustus menyatakan kelompok di bawah koordinasinya tidak merencanakan aksi besar sepanjang Agustus dan September. Sementara aksi 24 September yang diumumkan Andi Gani berkaitan dengan KBPBI dan pengawalan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Buruh Sebelumnya Memilih Jalur Diplomasi

Sebelum memutuskan menggelar aksi besar, KBPBI menyatakan telah menggunakan jalur dialog. Andi Gani mengatakan komunikasi dilakukan selama sekitar empat bulan dengan sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.

Pendekatan tersebut dilakukan untuk mencari titik temu mengenai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah draf yang diterima dinilai belum memenuhi aspirasi mereka, demonstrasi kemudian dipilih sebagai sarana menyampaikan tuntutan secara terbuka.

Pemerintah Sudah Menyerahkan DIM kepada DPR

Dari sisi proses legislasi, pemerintah secara resmi menyerahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR pada 14 September. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.

DIM menjadi salah satu bahan pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Pemerintah menyatakan dokumen tersebut juga mengakomodasi masukan dari unsur buruh dan pengusaha. Proses selanjutnya bergantung pada pembahasan legislasi di DPR.

Demonstrasi Diposisikan sebagai Aksi Damai

Andi Gani menegaskan aksi yang dilaksanakan merupakan demonstrasi damai. Ia menyebut tujuan pengerahan massa adalah menyampaikan aspirasi pekerja kepada pemerintah dan DPR mengenai perlindungan ketenagakerjaan.

Pernyataan tersebut penting karena pengerahan puluhan ribu peserta di pusat Jakarta membutuhkan koordinasi besar. Selain menjaga keamanan demonstrasi, aparat juga harus mengelola dampak terhadap aktivitas masyarakat dan lalu lintas di sekitar kawasan parlemen.

Apa yang Diharapkan Buruh dari DPR?

Secara umum, kelompok buruh meminta agar aspirasi substantif mereka mendapatkan ruang dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mereka sebelumnya meminta DPR memberikan jawaban konkret sebelum tenggat 22 September.

Karena aksi berlangsung ketika pembahasan legislasi masih berjalan, perkembangan berikutnya akan bergantung pada bagaimana DPR dan pemerintah membahas DIM serta berbagai masukan dari buruh, pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Aksi Puluhan Ribu Buruh Demo Di Dpr pada 24 September 2026 berpusat pada pengawalan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. KSPSI Andi Gani menyebut hampir 50 ribu buruh disiapkan mengikuti aksi dengan peserta berasal antara lain dari Jakarta, Banten, Bekasi dan wilayah Jawa Barat lainnya.

Demonstrasi merupakan kelanjutan dari desakan KBPBI setelah kelompok tersebut menilai draf RUU yang diterima dari DPR belum memenuhi aspirasi mereka. Sebelumnya, DPR diberikan tenggat hingga 22 September untuk memberikan respons konkret. Pemerintah sendiri telah menyerahkan DIM kepada DPR pada 14 September sehingga pembahasan regulasi ketenagakerjaan tersebut masih berjalan.

FAQ

Kapan demo buruh di DPR digelar?
Aksi besar dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, dengan pergerakan massa mulai sekitar pukul 10.00 WIB dari kawasan Semanggi.

Berapa jumlah buruh yang mengikuti demo?
Andi Gani menyebut jumlah massa yang disiapkan hampir 50 ribu buruh. Angka tersebut merupakan estimasi penyelenggara menjelang aksi.

Apa tuntutan utama demo buruh 24 September?
Fokus utamanya adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan meminta aspirasi substantif buruh diakomodasi dalam pembahasan regulasi tersebut.

Dari mana massa buruh berasal?
Peserta disebut berasal dari Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta.

Berapa polisi yang berjaga di DPR?
Polda Metro Jaya menyebut 3.663 personel ditempatkan di kawasan Gedung DPR/MPR sebagai bagian dari pengamanan berbagai kegiatan pada 24 September.

Apakah demo ini terkait tuntutan kenaikan upah 2027?
Isu kenaikan upah 2027 sebesar 7,5–9,5 persen sedang diperjuangkan KSPI dan kelompok terkait, tetapi aksi untuk isu tersebut direncanakan pada Oktober. Fokus aksi KBPBI 24 September adalah pengawalan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.